Setgab Pecah, SBY Lengser?

Keberadaan Setgab partai koalisi terancam bubar sebelum waktunya. Pasalnya tidak ada kesepahaman pembentukan hak angket pajak di parlemen ditambah lagi dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terus mempolitisasi penegakan hukum.

Menurut pengamat politik Yudi Latif, pecahnya partai koalisi tergantung dua hal yakni tekanan masyarakat dan kepentingan. “Faktor pertama seberapa kuat tekanan publik yang terjadi. Kedua, sangat tergantung apakah kepentingan-kepentingan masih diakomodasi SBY atau tidak,” katanya di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (19/2/2011).

Dia memperkirakan, jika kepentingan tidak lagi ditanganggapi SBY, maka partai-partai koalisi akan semakin memberanikan diri menjadi oposisi. “Kalau tidak diakomodasi SBY bisa saja (pecah) dan semakin berani keluar dari koalisi,” jelasnya.

PKS, Golkar dan Demokrat saling cakar dalam setgab koalisi karena tarung kepentingan. Setgab bukanlah harga mati, dan bisa saja hancur akibat perbedaan kepentingan anggota setgab sendiri. Setgab boleh jadi koalisi setengah hati. ”Setgab malah mungkin seperti koalisi palsu yang bertahan karena kepentingan sesaat, dan jauh dari kepentingan rakyat, dan di mata rakyat setgab terasa palsu, busuk dan tak bermutu ‘ jkata Darmawan Sinayangsah, pengamat politik jebolan Fisip UI.

Api friksi yang mulai terjadi antarpartai koalisi dalam naungan Sekretariat Gabungan (Setgab) pada tahun 2010 akan tetap memercik pada tahun 2011 ini. Berbagai dinamika yang akan terjadi dalam dunia politik Tanah Air diprediksi semakin “memanaskan” situasi.

“Peperangan” bukan antara koalisi melawan oposisi, tetapi justru di dalam koalisi itu sendiri. Pengamat politik sekaligus dosen pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, salah satu yang akan memanaskan konstelasi adalah pembahasan paket UU politik, di antaranya UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilihan Presiden.

Irisan kepentingan antaranggota Setgab dalam pembahasan UU tersebut bisa menjadi pemicu perpecahan. “Pembahasan paket UU politik akan membelah Setgab karena ada irisan kepentingan yang bertabrakan antar anggota Setgab. Faktor pembelahnya bukan Setgab versus opsisi tapi partai besar versus partai menengah. Khususnya pembahasan PT (parliamentary threshold),” kata Burhanuddin, Sabtu (1/1/2011), kepada Kompas.com.

Pertentangan serius, menurut Burhan, akan terjadi antara partai menengah seperti PAN, PKB, PPP dan PKS dengan dua partai besar koalisi, Demokrat dan Golkar dalam hal penentuan angka ambang batas. Pada posisi ini, Demokrat diperkirakan akan menentukan arah apakah PT berada di kisaran 5 persen atau lebih, atau tetap pada angka 2,5 persen.

“Kalau Demokrat bergabung dengan partai menengah, kemungkinan 2,5 persen PT akan menang. Sedangkan, kalau gabung dengan Golkar dan PDI Perjuangan, kemungkinan angka 5 persen atau lebih yang akan menang. Demokrat akan menentukan,” ujarnya.(ian/oz/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s