Soal Angket Pajak,Demokrat dan Golkar Saling Serang, SBY Terancam Lengser!

Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo mengatakan Partai Demokrat menilai DPR RI sebagai lembaga otoritas politik negara tidak perlu menyetujui usulan hak angket pajak yang akan menjadi salah satu agenda pembahasan pada rapat paripurna DPR RI besok.

“Partai Demokrat meyakini bahwa pemicu usulan hak angket pajak bukan karena kegagalan sistem perpajakan seperti yang disebut-sebut sebagian kalangan selama ini,” kata Ikhsan Modjo, di Jakarta, Senin (21/2/2011).

Menurut dia, usulan hak angket pajak diusulkan sejumlah anggota DPR karena dipicu kasus mafia pajak dengan terdakwa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Tambunan, yang saat ini sudah masuk ranah hukum yakni ditangani oleh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Demokrat, kata dia, berpendapat bahwa DPR sebagai lembaga otoritas politik negara tidak perlu tergoda menyetujui usulan hak angket pajak. Pasalnya itu hanya akan mencampuri wilayah penegakan hukum yang merupakan kewenangan Polri dan KPK.

DPR RI, kata dia, juga akan menghalangi Inpres No 1 tahun 2011 yang memandatkan Wakil Presiden menuntaskan kasus mafia pajak. Ikhsan menambahkan, hak angket pajak juga akan mendorong DPR menjadi alat bagi kepentingan orang per orang, bukannya kepentingan politik bangsa.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menjamin fraksinya tetap mendukung Hak Angket mafia pajak dalam Sidang Paripurna. Alasannya, Hak Angket bertujuan baik, yakni menyelesaikan berbagai permasalahan pajak. Jika Golkar balik badan menolak Hak Angket justru bisa dianggap kolutif dengan mafia pajak.

“Sikap Fraksi Golkar tetap konsisten mendukung Hak Angket,” ujar Priyo do Gedung DPR, Senin (21/2). Dia mengatakan, Fraksi Golkar menggelar rapat pada Senin (21/2) petang ini sebagai persiapan pelaksanaan Sidang Paripurna. Priyo memerintahkan semua anggota Fraksi Golkar, termasuk yang berada di luar kota, untuk mengikuti rapat itu.

“Kami tidak ada rencana mengubah haluan. Angket ini tujuannya baik, memberantas mafia pajak, mencegah kebocoran dana, dan memperbaiki sistem perpajakan,” ujar Wakil Ketua DPR ini. Oleh karenanya, Priyo yakin semua kekuatan politik di parlemen akan mendukung Hak Angket itu.

Priyo menambahkan, Hak Angket ini tidak perlu didramatisasi dan tidak perlu khawatir dengan Hak Angket, apalagi kalau dianggap mengguncang pemerintah. “Kalau akhirnya seperti itu, Golkar tidak ikut-ikutan,” ujarnya. Sebagian anggota parpol koalisi pendukung pemerintah, Golkar tetap akan mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

Mengenai sikap Golkar yang berbeda dengan Fraksi Demokrat, Priyo mengatakan, hal itu wajar. “Setgab koalisi yang kami pahami, bukan untuk seragamkan pendapat, tapi untuk mengawal pemerintahan,” ujar Priyo. Perbedaan di internal Setgab itu wajar dan tidak dilarang karena bagian dari dinamika politik.

Apakah sikap Golkar terkait dengan posisi Aburizal Bakrie? “Itu yang perlu saya luruskan. Tujuan Golkar murni untuk memberantas mafia pajak, tidak benar ada alasan lain,” ujar Priyo. Meski demikian, Priyo tidak bermasalah jika pada akhirnya Hak Angket ini tak lolos di paripurna.(ian/rep/ant/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s