Bukti Keterlibatan Presiden SBY dalam menggagalkan hak angket Pajak

Inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi.

“Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak,” ungkap Bambang Minggu (27/2/2011).

Bambang juga menilai pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan dalam pemerintahan SBY dan berhasil dituntaskan hanyalah koruptor yang memiliki kekuatan politis lemah. Selain itu, gagalnya hak angket lolos saat paripurna dinilai ada peran SBY yang sangat kuat di dalamnya.

“Penolakan mayoritas anggota DPR atas usul hak angket pajak tak bisa dipisahkan dari posisi dan peran Presiden SBY. Sebab, penolakan dalam rapat paripurna DPR dimotori oleh Fraksi Partai Demokrat yang jumlah kursinya paling banyak,” jelasnya.

Politik Demokrat dalam menggugurkan hak angket perpajakan itu juga mencerminkan kehendak politik Partai Demokrat (PD). Bambang juga melihat ancaman reshuffle menunjukkan ketakutan Demokrat itu sendiri.

“Teror petinggi PD tentang reshuffle kepada semua anggota koalisi justru memperlihatkan ketakutan mereka yang luar biasa jika usul hak angket itu lolos. Kalau Fraksi PD dan pemerintahan SBY bersih serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini?” ujarnya.(ian/mi/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s