Sibuk Urus Kekuasaan, Pemerintah Lupakan Kondisi Rakyatnya

Suasana panggung politik terus memanas dengan masalah koalisi hingga soal perombakan kabinet (reshuffle). Akibatnya, kepentingan masyarakan kurang menjadi sorotan pemerintah.
Menurut Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati pemerintah sudah tidak lagi mengurusi kondisi rakyat, tetapi kepentingan elit politik.

“Inilah malapetaka yang dihadapi bangsa, negara dikavling berdasarkan kepentingan partai politik, negara dibuat grosiran, masalah koalisi dan reshuffle jangan berlarut-larut. Kalau reshuffle ya reshuffle, kalau tidak ya tidak, fokus kembali pada rakyat,” tegasnya, Rabu (09/03/2011).

Devie menilai, amanah paling besar yang harus dijalani dan dilaksanakan pemerintah adalah memperhatikan rakyat. Seharusnya, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memiliki sikap leadership yang tegas dalam hal memutuskan soal kepastian reshuffle kabinet.

Saat ini, lanjutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh di dalam pemerintahan SBY–Boediono. Setiap daerah, kata dia, cenderung berjalan sendiri-sendiri. Namun Devie mengakui reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden.

“Sekarang ini kan walikota berjalan ke timur, bupati ke barat, presiden ke utara, DPR ke selatan, tidak ketemu, rakyat jauh dari kesejahteraan. Karena itu harus segera ditentukan iya atau tidak, lupakan semuanya kembali ke rakyat,” tandasnya.(ach/OZ/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s