AP Batubara: Jika SBY Takut Menggugat, Berarti WikiLeaks Benar

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menilai, selama Presiden SBY tidak berani membantah secara terbuka melalui surat resmi kepada pihak Amerika dan Australia, maka berarti bocoran surat kabar dokumen rahasia Wikileaks yang dimuat dua Koran Australia terkait berita SBY dan korninya adalah benar.

“Kalau SBY mau bantah, pemerintah RI harus kirim surat resmi ke Amerika dan Australia, baru nanti keluar data angka-angka. Atau kalau SBY merasa berita itu tidak benar, ya adukan saja ke pengadilan internasional di Den Haag. Berani tidak SBY?” tegas AP Batubara dalam jumpa pers di Jakartra, Jumaty (11/3/2011).

AP panggilan akrab AP Batubara, meyakini bahwa berita tentang geng SBY dalam dua surat kabar Australia dari bocoran Wikileaks tersebut ada yang benar. Soal pemanggilan Dubes Australia yang kemudian tidak membenarkan ataupun membantah, menurut AP, hal itu sama saja dengan membenarkan. Paslanya, tidak ada yang namanya duta besar itu mau ngomong blak-blakan.

“Dubes akan selalu menjaga bahasa diplomatik. Jadi, kalau dia bilang ya dan tidak, itu berarti benar iya,” jelas tokoh senior PDIP.
Menurut AP, pihak Australia dari dulu meragukan kepemimpinan SBY. “Selama SBY jadi presiden, Australia juga ragu-ragu. Karena Australia dari dulu tidak senang Presiden RI dari militer,” tandas penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini

Pada bagian lain, AP mengungkapkan, saat Megawati dulu menjadi Presiden pernah kesal dengan kelakuan SBY yangs aat itu menjadi Menko Polkam. “Saat SBY diminta Mega menjadi wakil RI dalam pertemuan Helsinki, tapi ternyata di sana SBY melewati batas kewenangan sampai dia menandatangani perjanjian Helsinki. Akibatnya, Presiden Mega marah pada SBY dan setelah itu rapat-rapat pun Mega percayakan kepada Mendagri Hari Sabarno saat itu,” ungkap mantan Ketua PDI DKI Jakarta ini.

Ia pun menilai SBY bukanlah orang yang bersih dan jujur. “Seandainya SBY bersih, dia manfaatkan KPK untuk pembersihan korupsi, sehingga akan jadi hebat dia. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Ternyata kalau itu dilaksanakan, SBY ibarat menepuk air didulang terpercik ke muka sendiri,” papar AP.

Sebenarnya, lanjut AP, SBY tinggal melanjutkan pelaksanaan tugas KPK yang dibentuk Megawati sebagai presiden waktu itu. “Yang membentuk KPK itu Mega. Setelah Mega tidak jadi presiden, mestinya dilanjutkan oleh SBY sebagai presiden berikutnya. Tapi kenapa tidak dilaksanakan,” tukas Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Sebelumnya, bocoran kawat-kawat diplomatik Kedubes AS yang bocor ke WikiLeaks, sebagaimana dilansir harian Australia, The Age, dan situs asiasentinel.com, Jumat (11/3/2011), mengungkapkan bahwa dalam sebuah pertemuan tahun 2006 dengan ketua umum Partai Demokrat, SBY meratapi kegagalannya sendiri sejauh ini dalam urusan bisnis. Ia tampaknya merasa “harus mengejar ketinggalan (dan) ingin memastikan bahwa ia meninggalkan warisan yang cukup besar bagi anak-anaknya.”

Dalam rangka menyelidiki kepentingan pribadi, politik, dan bisnis SBY, para diplomat Amerika mencatat dugaan hubungan antara SBY dan pengusaha Indonesia keturunan China, terutama Tomy Winata, yang diduga anggota “Geng Sembilan” atau “Sembilan Naga”.

Berdasarkan kawat-kawat itu, tahun 2006, Agung Laksono, sekarang Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mengatakan kepada pejabat Kedutaan AS bahwa TB Silalahi, penasihat Presiden di bidang politik, “berfungsi sebagai perantara, yang menyalurkan dana dari Tomy Winata ke Yudhoyono, (dan) melindungi Presiden dari potensi kewajiban yang bisa muncul bila Yudhoyono berurusan langsung dengan Tomy.”

Tomy Winata dilaporkan juga menggunakan pengusaha terkemuka Muhammad Lutfi sebagai channel dana untuk Yudhoyono. Yudhoyono menunjuk Lutfi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

Dalam kawat-kawat itu, pejabat senior Badan Intelijen Negara (BIN), Asagaf Yahya, juga mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Tomy Winata sedang berusaha untuk mengembangkan pengaruh dengan menggunakan pembantu senior presiden sebagai chanelnya ke istri Presiden, Kristiani Herawati.

Kristiani Herawati dan kerabatnya muncul dalam laporan politik kedutaan AS. Para diplomat AS menyoroti upaya keluarga Presiden, “terutama Kristiani Herawati … untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politik.”

Pada Juni 2006, salah seorang staf kepresidenan mengatakan kepada para pejabat kedutaan AS bahwa anggota keluarga Kristiani “secara khusus menyasar peluang keuangan yang terkait dengan perusahaan milik negara.” Staf itu menggambarkan Presiden, “dengan sengaja melakukan itu, yang dijalankan operator terdekatnya (seperti Sudi Silalahi), sedangkan Yudhoyono sendiri menjaga jarak sehingga ia tidak dapat terlibat.”

Kedutaan AS menggambarkan diri Ibu Negara, yang sangat berpengaruh di belakang layar, sebagai “salah seorang anggota kabinet” dan “penasihat top Presiden yang tak terbantahkan”. Kedutaan AS melaporkan, “Sebagaimana penasihat presiden TB Silalahi katakan (kepada pejabat AS), anggota staf Presiden merasa terpinggirkan dan tak berdaya untuk memberikan nasihat kepada Presiden.” Yahya Asagaf dari Badan Intelijen Negara menyatakan secara pribadi bahwa opini Kristiani menjadi “satu-satunya yang penting.”

Kontak-kontak Kedutaan AS mengidentifikasi Kristiani sebagai pemberi pengaruh utama di balik keputusan Yudhoyono untuk mendrop Jusuf Kalla sebagai pasangan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009. (ach/JP)/(rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s