Bom Buku Dinilai Pengalih Isu “Yudhoyono Abused Power”

Cendekiawan Muslim Dawam Raharjo tidak yakin jika teror bom buku yang terjadi di tiga tempat seperti di Kantor KBR68H, Kantor BNN dan kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosumarno dapat diungkap oleh pihak kepolisian.

“Apakah pemerintah khususnya kepolisian akan mau mengungkap ini. Kalau nanti ketahuan, mungkin dihilangkan begitu saja seperti isu yang sudah-sudah itu hilang begitu saja. Soal Cikeusik, soal Temenggung hilang begitu,” kata Dawam di kantor Kontras, Jakarta, Rabu (16/3/2011).

Dawam membenarkan, peristiwa ini sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan isu-isu yang ada seperti bocoran Wikileaks yang dilansir dua media Australia terhadap pemerintah. “Ya ini seperti gali isu tutup isu,” sebutnya.

Selain itu, dia menduga teror bom ini untuk mengacaukan kondisi politik dalam negeri. “Ya mengacaukan, akhir-akhir ini banyak sekali isu dan terus beruntun. Tapi pesan dari bom ini tidak jelas dan tidak ada orang yang merasa kecuali Ulil sendiri yang merasa menjadi alamat dari pesan-pesan itu. Kesimpulannya ini adalah mengacaukan isu-isu,” pungkasnya.

Banyak pihak melihat, selain pengalihan isu, kasus bom yang terjadi di Komunitas Utan Kayu Merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan pejuang HAM dan keberagamaan di Indonesia.

Tindakan teror bom ini menjadi ancaman sangat serius bagi penegakan hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah terkesan lemah sehingga kasus-kasus ini terjadi.

“Tindakan teror bom seperti ini menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum dan proses demokratisasi di Indonesia yang disebabkan lemahnya respon Pemerintah terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama,” bunyi deklarasi dari FPI (Forum Pluralisme Indonesia) yang dibacakan Khoirul Anam dari HRWG di kantor Kontras, Jakarta pada Rabu (16/3/2011) siang.

Lebih lanjut, mereka menganggap ada tindakan pembiaran oleh Pemerintah. Sehingga banyak aturan-aturan yang justru menyudutkan kelompok minoritas ini. “Pemerintah membiarkan para pelaku pelanggar hukum semakin mendapat angin karena Pemerintah malah menerbitkan aturan-aturan yang menyudutkan kelompok minoritas dan kebijakannya jauh dari melindungi para korban,” jelasnya..(ach/OZ/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s