Aqil Siradj Seret NU ke Persimpangan Jalan?

KH Said Aqil Siradj, genap setahun memimpin ormas keagamaan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Persoalan internal NU masih membayangi gerak Kang Said. Relasi NU dan partai politik masih menjadi momok laten di ormas itu.

Rapat Pleno PBNU selama dua hari 27-28 Maret 2011 di Yogyakarta tak ubahnya menjadi early warning bagi kepengurusan PBNU periode 2010-2015. Rais Aam PBNH KH AM Sahal Mahfudz menegaskan NU tetap berkomitmen dengan khittahnya untuk tidak berpolitik praktis.

“Saya minta doa kepada semuanya, semoga pengurus PBNU sekarang ini dan selanjutnya tetap komitmen dengan Khittah NU tidak berpolitik praktis,” tandas KH Sahal Mahfudz ketika membuka Rapat Pleno PBNU Minggu (27/3/2011).

Sahal Mahfudz meminta agar PBNU meneguhkan kembali sebagai jam’iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan dengan jamaah (warga NU) bahwa NU tetap sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yaitu organisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan politik maupun partai politik.

Sejarah NU dengan mempertegas Khittah 1926 terjadi saat muktamar di Situbondo, Jawa Timur pada 1984. Penegasan Khittah itu dilatari situasi politik saat itu antara NU dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam masa Khittah tersebut hingga era reformasi, NU memposisikan diri secara maksimal sebagai lembaga sipil yang kuat.

Saat reformasi 1998, arus utama masyarakat NU untuk mendirikan partai politik akhirnya difasilitasi PBNU dengan membentuk Tim Lima yang kemudian dirumuskan pendirian partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu Tim Lima itu tak lain KH Said Aqil Siradj.

Dalam perjalanannya, selama hampir sewindu, terjadi persoalan hubungan antara NU dan PKB. Karena dalam praktiknya, NU cenderung berpolitik. Begitu pula PKB cenderung menyeret NU dalam pusaran politik praktis. Peristiwa pencalonan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai Cawapres pada Pemilu 2004 lalu menjadi puncaknya.

Muktamar 31 NU di Solo pada 2004 akhirnya menyepakati, NU bersikap berada di tengah di antara partai politik termasuk PKB. Sikap ini juga dipertegas dalam Muktamar 32 NU di Makassar 2010 lalu dengan tetap memegang khittah NU 1926, tidak memihak ke partai politik manapun.

Namun belakangan, selama setahun kepemimpinan KH Said Aqil Siradj, tarikan NU dalam politik praktis kembali menguat. Setidaknya indikasi tarikan dari PKB ke NU cukup terasa. Aktivitas KH Said Aqil Siradj yang kerap runtang-runtung dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menimbulkan pergunjingan internal NU.

Ketika dikonfirmasi ihwal aktivitasnya bersama Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengklarifikasi ihwal keterlibatan dirinya dalam aktivitas PKB bersama ketua umumnya.

“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak,” ujar Said Aqil Siradj seusai pembukaan Pleno PBNU di Yogyakarta, Minggu (27/3/2011).

Jika merunut ke belakang, sejatinya, dukungan KH Said Aqil Siradj teradap PKB secara nyata disampaikan saat pembukaan rapat kerja Fraksi PKB akhir Januari lalu. NU akan mendukung PKB, menurut Said, jika PKB peduli terhadap warga NU. “Asal PKB betul-betul peduli terhadap warga NU, kami siap di belakang PKB,” katanya.

Menanggapi pernyataan Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menegaskan, saat NU menegaskan khittah dengan demikian NU harus melepaskan diri dari partai politik manapun. “Ketika NU menyatakan diri ke khittah, artinya NU melepaskan keterkaitan langsung ke dunia politik,” katanya ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Menurut Suryadharma yang juga Menteri Agama ini, warga NU bebas dalam menentukan pilihan politiknya. “Secara individual, warga NU boleh berpolitik. Namun tidak boleh secara kelembagaan,” kata bekas Ketua Umum PB PMII ini.

KH Said Aqil Siradj seharusnya belajar dari sejarah. Perjalanan NU yang memiliki hubungan khusus dengan PKB hampir selama sewindu justru menjadikan ormas Islam terbesar itu terseret dalam politik praktis. Di sejumlah daerah, tak sedikit Ketua Cabang dan Ketua Wilayah NU turut kontestasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Seharusnya KH Said Aqil lebih fokus pemberdayaan kaum nahdliyin. Duduk setara dengan seluruh partai politik jauh lebih taktis daripada menginduk dengan salah satu partai politik. Toh, amanat muktamar telah menggariskan konsistensi khittah NU.(Ach/inl/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s