Ada Mark Up Rp 400 Miliar diprojek Gedung Baru DPR

Ketua Serikat Pekerja BUMN Arief Poyouno menduga biaya pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,1 triliun sudah digelembungkan. Seharusnya biayanya tidak semahal itu mengingat DPR tidak perlu membeli tanah, hanya biaya pendirian bangunan.

“Menurut dugaan kami temen-temen di BUMN, pembangunan gedung yang senilai 1,1 triliun itu tidak pantas dibangun DPR. Karena kan tidak beli tanah, ini kan hanya bangunan dan ada dugaan mark-up dan setoran kepada anggota DPR, pasti,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Arva, Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2011).

Berdasarkan perhitungan Arief biaya pembangunan gedung baru DPR seharusnya hanya berkisar Rp700 miliar. Dugaan mark-up kian menjadi-jadi mengingat sebelumnya juga sudah ada preseden hal yang sama dalam proyek renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata.

“Dari sisi proposalnya, juga ada dugaan murk-up. Anggaran Rp1,1 triliun menurut teman-teman di BUMN bilang ada mark- up. Rp700 miliar itu rasionalnya menurut teman-teman di BUMN,” kata Arief tanpa menjelaskan siapa teman-teman yang dia maksud dan dari BUMN mana

Sebanyak 33 anggota masyarakat yang mewakili 33 provinsi akan mengajukan gugatan kepada DPR RI. Gugatan yang mengatasnamakan warga negara (citizen law suit) tersebut diajukan terkait pembangunan gedung baru DPR.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra Habiburokhman saat jumpa pers di Gedung Arva Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2011) sore.

“Tuntutan utama dalam gugatan ini adalah pembatalan pembangunan gedung baru (DPR). Sedangkan tuntutan provisinya, pembangunan gedung itu ditunda selama gugatan ini disidangkan,” kata Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi.

Dasar pengajuan gugatan, menurutnya, adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dengan mengusulkan dan menyetujui pembangunan gedung baru, lanjutnya, DPR dianggap mengabaikan azas kepantasan dan azas efektivitas. Pengabaian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

“Gugatan akan kami tujukan kepada DPR, cq Ketua DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan seluruh anggota BURT yang menyetujui pembangunan gedung baru DPR,” tegas Habiburokhman.

Gugatan yang mengatasnamakan warga negara itu akan didaftarkan Senin, 4 April 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sendiri bertindak sebagai lawyernya,” kata Habiburokhman.

Menurutnya, tindakan pihaknya menerima kuasa dari masyarakat yang menolak pembangunan gedung baru DPR sudah mendapat persetujuan dari Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. “Pak Prabowo menugaskan kami untuk merespons semua permasalahan sosial politik yang meresahkan masyarakat,” tukasnya. Pembangunan gedung baru DPR termasuk dalam kategori tersebut karena berbagai elemen masyarakat sudah bereaksi keras menolak pembangunan itu.

Rakyat biasa pun menurutnya berhak menggugat ikhwal kebijakan atau keputusan yang bertolak belakang dengan azas kepantasan yang dilakukan para wakilnya. “Nilai gedung sebesar Rp 1, 138 trilyun sudah menciderai persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti bangsa ini,” pungkas Habiburokhman.[](ach/OZ/rima)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s