Amerika Sangat Istimewa dimata SBY, Jogja Sangat Tidak Istimewa

entah kenapa? Pemerintahan SBY-Boed sangat mengistimewakan Amerika dibanding dengan Rakyat indonesia yang semakin tidak jelas nasib dan masa depannya.

Perlakuan istimewa terhadap lembaga donor asing yang berkantor di gedung-gedung lembaga negara harus dapat dijelaskan kepada masyarakat luas. Tidak terkecuali mengenai peranannya selama ini dalam perumusan dan pembuatan berbagai produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPR maupun pemerintah. Kesempatan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kerjasama antara pemerintah/DPR atau lembaga negara lainnya dengan lembaga donor asing selama ini.

Keterlibatan pihak asing dalam perumusan kebijakan, baik berupa undang undang maupun produk hukum lainnya merupakan modus yang banyak terjadi selama ini. Bahkan menurut pengakuan salah seorang anggota DPR RI, Eva Sundari, sebanyak 76 Undang Undang melibatkan peranan pihak asing yang berkepentingan. Bahkan pada tahun 2006, ketua DPR RI Agung Laksono, mengatakan bahwa DPR berniat mendatangkan tenaga ahli dari Amerika untuk melakukan asistensi pembuatan naskah akademik, legal drafting, sampai menjadi undang-undang. Untuk memfasilitasi ini, DPR perlu membungkusnya dengan cara “membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses penyiapan maupun pembahasan suatu rancangan undang-undang.”

Khusus di bidang ekonomi, pembuatan produk legislasi berupa undang undang maupun peraturan lainnya merupakan jalan bagi pelaksanaan agenda liberalisasi dan privatisasi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan pihak kreditor dan implementasi dari berbagai kesepakatan dan perjanjian internasional di bidang ekonomi. Seperti perjanjian utang, kesepakatan perdagangan bebas dalam kerangka World Trade Organization (WTO), perjanjian perdagangan perdagangan bebas bilateral, dan kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya dalam kerangka G-20 atau ASEAN.

Semua hal di atas berujung pada lahirnya berbagai produk kebijakan yang merugikan rakyat dan bahkan terbukti bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dapat ditelusuri dengan melihat banyaknya produk undang undang di bidang ekonomi yang memfasilitasi modal asing secara bebas, pelaksanaan agenda privatisasi, pencabutan subsidi, dan pembatasan peran negara dalam urusan perekonomian.

Dalam kerangka perjanjian utang luar negeri, lembaga-lembaga donor bilateral maupun multilateral sangat berkepentingan untuk memastikan agenda-agenda liberalisasi ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pihak kreditor berperan sangat aktif dalam menawarkan proyek hibah atau utang kepada pemerintah dan DPR, dengan dukungan tenaga ahli yang dipekerjakan di lembaga keuangan internasional maupun secara terselubung melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Dari sisi ini, bahkan pemberian bantuan hibah (grant) kepada pemerintah dalam bentuk bantuan teknis, merupakan cara ampuh pihak kreditor untuk menjerat Indonesia dalam kerangka berpikir pasar dan pintu untuk mendapatkan kucuran utang baru.

Intervensi kreditor asing dalam pembuatan kebijakan diperjelas dengan dibuatnya mekanisme pemberian utang program. Pencairan utang program mensyaratkan dibuatnya matriks kebijakan (policy matrix) oleh pemerintah, yang berisi komitmen untuk melakukan sejumlah perubahan kebijakan di berbagai bidang. Dalam matriks inilah ditentukan bidang-bidang apa saja yang diprioritaskan untuk diubah dalam mempercepat pelaksanaan agenda liberalisasi ekonomi. Salah satu produk UU yang dihasilkan dari utang program ini adalah lahirnya UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, sebagai rezim pengaturan investasi baru yang membolehkan modal asing berinvestasi hingga 95% di hampir semua sektor. Dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya pengelola negara (Pemerintah dan DPR) tidak lain hanya sebagai “Kuda Troya” bagi modal internasional untuk menjalankan agenda-agendanya di dalam negeri.

Menurut kami, di sinilah letak signifikansi polemik fasilitas istimewa lembaga asing di gedung-gedung pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya. Kepentingan rakyat untuk memperoleh hak konstitusional mendapatkan kesejahteraan dari negara, nampaknya bukan concern utama lembaga-lembaga donor asing. Boleh jadi itu hanya merupakan bungkus untuk menutupi tujuan mereka sesungguhnya. Yaitu memastikan agar kepentingannya dilaksanakan oleh pengelola negara, sekaligus “merawat” sikap ketergantungan terhadap utang dan bantuan untuk menciptakan kontrol penuh atas pengelolaan negara.[]danisetiawan/rima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s